Sekolah Rakyat Diminta Mendukung Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

MALANG, Komisi Nasional Disabilitas (KND) menyarankan agar pemerintah menyediakan kesempatan bagi siswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Raya (SR), dengan batasan setidaknya 10% dari jumlah seluruh peserta didik.

Jonna A Damanik, salah satu komisioner dari KND, mengajukan usulan tersebut saat bertemu di Malang pada hari Kamis (22/5/2025).

Jonna menggarisbawahi kepentingan tindakan tersebut sebagai ungkapan hormat, proteksi, serta pelayanan hak-hak orang berkebutuhan khusus, sejalan dengan ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016.

"Harapan kami sekolah tersebut paling tidak menyiapkan alokasi minimum sebesar 10 persen untuk berbagai jenis penyandang disabilitas," katanya.

Sekolah rakyat adalah langkah revolusioner pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang parah.

Jonna menyebutkan bahwa program tersebut harus dapat menjadi sarana untuk memberikan akses pendidikan kepada seluruh anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, sesuai dengan Data Tunggal Sosioekonomi (DTSE).

Dia mengatakan bahwa di bidang pendidikan ada dua aspek, yakni sekolah khusus atau sekolah luar biasa (SLB), serta sekolah reguler yang menerapkan pendidikan inklusif.

"Sehingga sekolah rakyat yang konteks besarnya mengentaskan kemiskinan ekstrem, melalui alat pendidikan dengan sistem boarding harus bisa diakses oleh semua, termasuk teman-teman disabilitas," ujarnya.

Saat ini, KND sedang melakukan asesmen modalitas penyelenggaraan sekolah rakyat, yang mencakup aspek infrastruktur, non-infrastruktur, kurikulum, calon tenaga pendidik, hingga penyelenggaraan boarding school.

KND memainkan peran dalam menyediakan saran untuk pembentukan pandangan inklusif yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah masyarakat.

"Hingga akhir Juni, kita melakukan penilaian kapasitas pelaksana Sekolah Rakyat, bukan pemeriksaan keuangan. Berdasarkan laporan awal, semua orang di antara kami berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya," jelasnya.

Selain itu, asesmen juga akan dilakukan dalam konteks personal untuk mengetahui jumlah calon pelajar sekolah rakyat yang merupakan penyandang disabilitas.

"Kami sudah memasukkan poin asesmen individual, ketika sudah tersaring harus ada asesmen dalam konteks yang menggambarkan dia disabilitas atau tidak," ujarnya.

Jonna optimistis jika pelaksanaan sekolah rakyat mempertimbangkan segala sumber daya dan memperhitungkan secara matang dari sisi akademis, program tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

"Mari kita usahakan bersama-sama, karena ide utama dari sekolah rakyat yang luar biasa ini adalah agar anak-anak dapat mengakses pendidikan dengan tambahan manfaat lainnya yaitu pematangan karakter. Jadi bukan hanya belajar saja, tapi juga membantu keluarga mereka," demikian katanya menutup penjelasan tersebut.