Alumni FKUI Dorong Prabowo Gantikan Menkes Budi Gunadi Sadikin

JAKARTA, - Ketua Umum Ikatan Alumni (ILUNI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Dr dr Wawan Mulyawan menyampaikan permintaan dari para alumni agar Presiden RI Prabowo Subianto mengganti posisi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Menteri Kesehatan saat ini. Saya ingin menyampaikan hal ini dengan tegas, karena telah melampaui batas toleransi yang dapat diterima," ujar Wawan ketika berbicara dengan para wartawati di kampus FK UI Salemba, Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025.

Wawan menjelaskan bahwa para lulusan FK UI menuntut agar posisi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diambil alih sebab mereka merasa tindakannya dalam mengatasi masalah pendidikan kedokteran serta layanan kesehatan telah melampaui batas yang dapat diterima.

Wawan menuturkan, sebelum Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disahkan, FKUI telah memberikan masukan dan aspirasi mereka untuk merevisi sejumlah poin.

Namun, Wawan menuding Kemenkes tidak mendengar aspirasi dari FKUI sampai UU tersebut disahkan.

"Permintaan maaf, (Kemenkes) cuma masuk telinga kanan, lalu keluar dari telinga kiri. Kita sempat berjumpa secara langsung dengan Bpk Menkes pada waktu itu, melakukan audiensi, menyampaikan perbaikan, serta mengajukannya," tambahnya.

Karenanya, dia mensupport tindakan Rektor FK UI yang mengeluarkan pernyataan dari Departemen Kesehatan (Kemenkes).

Wawan menuturkan, langkah Guru Besar FK UI yang "turun gunung" merupakan bentuk perjuangan bersama.

"Kami yakin bahwa ketika melawan dan memperjuangkan yang benar, seluruhnya pasti akan mendukung, termasuk masyarakat," kata dia.

Kami bertujuan untuk melayani pasien dengan baik. safety , keamanan pasien serta keamanan publik," menambahkan Wawan.

masih berupaya melakukan konfirmasi tanggapan kepada Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, terkait desakan pencopotan Budi Gunadi Sadikin.

Namun, hingga berita ini dimuat, belum mendapatkan respons.

Sebelumnya dilaporkan, para guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengungkapkan ketidaknyamanan mereka terkait dengan keputusan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan saat ini.

Guru Besar FKUI mengkritik bahwa berbagai keputusan Kementerian Kesehatan serta penerapan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebenarnya menyimpang dari tujuan asli perombakkan sistem layanan kesehatan di negara ini.

Dalam deklarasi bertajuk “Salemba Berseru” yang digelar pada Jumat (16/5/2025), para guru besar FKUI menyatakan bahwa kebijakan Kemenkes berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat.

Deputi Dekan FKUI, Ari Fahrial Syam, menjelaskan bahwa para Guru Besar di FKUI dari awal telah menyambut positif kehadiran Undang-Undang Kesehatan terbaru tersebut.

Akan tetapi, selama proses pelaksanaannya, implementasi kebijakan kesehatan malah menjauh dari janji awalnya.

"Jelas bahwa sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita semua sejak awal setuju dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan. Namun, selama pelaksanaannya, beberapa janji tak sesuai dengan isi undang-undang tersebut dan regulasi lainnya, sehingga menghambat proses pendidikan kedokteran serta layanan kesehatan," jelas Ari.

Terkadang, beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan selama bulan terakhir ini sudah menciptakan ketidaknyamanan di antara publik dan juga meresahkan pakar medis.

Salah satu keputusan penting yang menarik perhatian belakangan ini berkaitan dengan rotasi untuk sebagian dokter, mencakup Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), yaitu Piprim Basarah Yanuarso, yang juga aktif sebagai dosen di FKUI.