Ra Mystifikasi Biaya Pendidikan di SMK: Ono Surono Ungkap Kebenaran di SMKN 13 Bandung

BANDUNG, - Waketu DPRD Jawa Barat, Ono Surono, melaksanakan sidang tiba-tiba di SMK Negeri 13 Kota Bandung pada hari Kamis (22/5/2025). Kunjungan ini dilakukan sebagai respons atas adanya pelaporan tentang dugaan pemerasan berupa biaya tambahan senilai Rp 5,5 juta yang dipersyaratkan dari masing-masing murid tingkat 11.

Pada saat berkunjung, Ono menyadari bahwa kontribusi atau pengumpulan dana itu dilaksanakan oleh panitia sekolah guna mengatasi defisit anggaran dalam melangsungkan praktek di laboratorium.

Ono menyatakan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima dari Pemprov Jabar tidak mencukupi untuk pembelian bahan-bahan praktikum.

"Terjadi kebutuhan di sekolah untuk pendidikan anak-anak itu sebabnya adalah kurang mencukupinya dana yang telah dialokasikan oleh pemda," jelas Ono saat berbicara dengan wartawan di SMKN 13 Kota Bandung.

Selanjutnya, komite sekolah mengklaim bahwa mereka tidak pernah mendesak orangtua murid, khususnya yang berasal dari latar belakang kurang mampu, untuk berkontribusi secara finansial.

Terhadap kabar yang menyatakan murid-murid dengan ortu mereka belum menyelesaikan pembayaran kontribusi tak diizinkan ikut ujiannya, Ono menjelaskan kalau berita itu salah.

"Tadi disampaikan ketua komite, sebenarnya tidak ada pemaksaan, tidak ada hal-hal yang dikaitkan dengan ujian. Tapi mungkin ini informasi yang belum tersampaikan," kata Ono.

Ono juga menyebutkan bahwa biaya pendidikan di SMK sebenarnya lebih mahal daripada SMA, khususnya pada beberapa bidang studi tertentu seperti analisis kimia dan Farmasi, yang dapat disamakan dengan fakultas kedokteran di universitas.

Oleh karena itu, dia menekankan perlunya pengkajian lebih lanjut mengenai struktur biaya sekolah SMA/SMK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak membebani orangtua siswa.

"Struktur pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan pastinya akan kita pertimbangkan, terutama seperti Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang saat ini disetarakan. Ternyata, biaya pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)," ungkap Ono.

Namun begitu, Ono mengkritisi adanya pengumpulan dana dari pihak orang tua murid.

Dia mendorong komite sekolah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menutupi kekurangan biaya, misalnya dengan berwirausaha dan menjual produk.

"Sebagai contoh, jika perlu dipilih, orang tua yang mampu dan telah mencapai keberlanjutan ekonomi. Sumber daya tambahan dapat berasal dari pihak luar seperti para alumnus atau industri terdekat dengan sekolah tersebut. Selain itu, ide-ide baru juga penting, misalkan mendirikan bisnis sendiri. Pendapatan hasil penjualan bisa digunakan sebagai sumbangan bagi kemajuan sekolah," jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Komite Sekolah, Belinda Y Dwiyana, mengaku ada pungutan kontribusi tersebut.

Dia menjelaskan bahwa setiap tahun sekolah membutuhkan hingga Rp1,5 miliar untuk menunjang proses pembelajaran, sementara total dana BOS yang diterima hanya Rp600 juta atau 40 persen dari kebutuhan.

"Jadi akhirnya dibagi. Kepada yang tidak mampu, tidak dihitung. Jadi dibagi, akhirnya mereka (orangtua) menghitung," jelas Belinda.

Belinda menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mematok jumlah sumbangan sebesar Rp5,5 juta.

Dalam aturan yang ada, komite sekolah dilarang menentukan jumlah nominal untuk keperluan sumbangan.

"Angka saya serahkan kepada orangtua murid. Kita punya kebutuhan sekian. Silahkan berapa pun. Memang saya harus membuat waktu itu surat pernyataan supaya saya bisa menghitung program kerja, berapa dana yang kira-kira akan masuk. Jadi itu ada yang Rp5,5 juta, ada yang cuma Rp500 ribu, ada yang Rp1 juta," pungkas Belinda.