GMPDP Desak Bupati Tanggamus Evaluasi Dana Pendidikan: "Jangan Ulangi Kegagalan Pemerintahan Sebelumnya"

PESAWARAN INSIDE – Gerakan Masyarakat Peduli Dunia Pendidikan (GMPDP) meminta pihak Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar secepatnya mengulas kembali pembagian dana di sektor pendidikan. Permohonan ini diajukan setelah laporan dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung merujuk bahwa Tanggamus termasuk dalam tiga wilayah dengan IPM bidang pendidikan tertinggal di provinsi itu, bersama Mesuji dan Pesawaran.

"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam bidang pendidikan di Provinsi Lampung baru mencapai sekitar 73%. Hal ini menjadikannya provinsi dengan IPM terendah ke-empat di Sumatera," jelas Kepala Divisi Hukum GMPDP Lampung, Alian Hadi Hidayat, SH, saat berbicara di Bandar Lampung.

Sebenarnya, pemerintah pusat sudah menyalurkandana tersebut. specific grant bernilai ratusan miliar rupiah ke seluruh kabupaten dan kota di Lampung lewat Dana Alokasi Umum (DAU) untuk tahun 2024. Meski demikian, pemanfaatan anggaran itu diyakini masih belum menjangkau inti permasalahan dalam bidang pendidikan.

"Jumlah dana tersebut ternyata belum dapat mengatasi masalah pokok seperti kurangnya akses ke pendidikan yang bebas biaya serta bermutu. Di daerah Tanggamus, kami menyadari adanya berbagai program yang tidak efektif, termasuk penyimpangan penggunaan Dana BOS dan pembangunan infrastruktur sekolah," jelas Alian.

Berdasarkan GMPDP, perhatian Dinas Pendidikan Tanggamus sejauh ini lebih tertumpuk pada pembangunan infrastruktur sekolah. Namun, banyak keluarga menghadapi kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka disebabkan oleh masalah finansial.

Kepada Bupati Tanggamus, Drs. Saleh Asnawi, kami mengharapkan adanya evaluasi terhadap perencanaan anggaran sehingga paradigma pendidikan dapat berubah," kata Alian dengan tegas. "Jangan fokus hanya pada pembangunan gedung saja, namun abaikan juga kebutuhan esensial masyarakat dalam mencapai pendidikan berkualitas.

GMPDP juga menekankan kepentingan persiapan generasi muda sebelum potensi bonus demografi tahun 2030 tiba. "Harap dihindari agar anak-anak di Tanggamus hanya menjadi alumni Sekolah Dasar saja dikarenakan orangtua tidak memiliki kemampuan finansial untuk mendukung pendidikan selanjutnya. Hal ini bukan sekadar masalah alokasi dana, tetapi terlebih lagi adalah tentang bagaimana membuka pintu bagi masa depan yang lebih cerah," ungkap Alian. ***